REALOKASI DANA APBN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DIKMA #7

REALOKASI DANA APBN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pada tahun 2019, fokus pengaturan kebijakan fiskal menyasar pada menjaga kesehatan fiskal melalui produktifitas, efisiensi, daya tahan, dan keberlanjutan serta mendorong iklim investasi melalui kemudahan investasi/ekspor sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik. Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah memusatkan pembangunan infrastruktur, konsentrasi kedua setelah pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan sumber daya manusia. (https://kompas.com)

Rencana pemerintah dalam memfokuskan pembangunan terlihat dari meningkatnyarancangan anggaran dana untuk pembangunan infrastruktur tahun 2019menjadi Rp 420,5 triliun atau naik 2,46% dibanding APBN 2018, namunyang membuat banyak perbincangan adalah alokasi dana pembangunan tersebut berasal dari realokasi kementerian lain, salah satunya Kemendikbud dan Kemenristekdikti (https://kontan.co.id), hal inilah yang menimbulkan banyak kontra dikalangan masyarakat karena pembangunan sumberdaya manusia juga perlu ditingkatkan.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, infrastruktur merupakan hal penting bagi sebuah negara. Tanpa infrastruktur yang memadai, sebuah negara harus berusaha lebih untuk mencapai tujuan negaranya. Selain itu, infrastruktur juga mampu mempengaruhi berbagai sektor, contohnya jalan raya, jika infrastruktur jalan baik maka arus barang akan lancar dan harga-harga akan lebih murah, sehingga masyarakat akan memiliki daya beli yang tinggi. Lalu akibatnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan kemakmuran pun akan tercapai.

Kebijakan mengenai mana yang lebih diutamakan antara infrastruktur dengan pendidikan/ pengembangan sumberdaya manusia tidak dapat dipilih salah satu secara mutlak, karena kedua hal tersebut berkaitan, pemerintah pun dalam menerapkan kebijakan tidak mutlak mengembangkan salah satu dan melupakan yang lain. Jika infrastruktur diperbaiki namun pendidikan tidak, tentu tujuan negara tidak tercapai pula. Oleh karena itu, sektor pendidikan pun tidak serta merta diabaikan saat fokus pemerintah pada sektor pembangunan infrastruktur, anggaran untuk pendidikan pun tetap berpegang pada aturan UUD 1945, yaitu minimal 20% dari APBN. Jadi, pemerintah pun tetap mengutamakan sektor pembangunan sumberdaya manusia karena tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 tidak hanya memajukan kesejahteraan umum namun juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, kedua bidang kebijakan ini tetap berjalan beriringan. Selain itu, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang telah dikaji secara terperinci oleh para ahli dibidangnya, jadi kita sebagai mahasiswa harus mendukung segala kebijakan yang ada, kecuali jika bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak (menyimpang).

Referensi

Utami, sinar putri S.2018.Anggaran Infrastruktur Tahun Depan Rp 420,5 triliun, diakses 6 November 2018 pada https://kontan.co.id

Mustami, Adinda Ade dkk.2018.Menteri PUPR: Dana Infrastruktur 2019 Naik Karena Realokasi dari Kementerian Lain, diakses 6 November 2018 pada https://kontan.co.id

Haryanto, Joko Tri.2018.Grand Desain APBN 2019, diakses pada 6 November 2018, pada http://id.bersatu.com/

Redaktur KOMPAS.2018.Jokowi: Mlai 2019, Kita Konsentrasi pada Pembangunan SDM, diakses 6 November 2018 pada https://kompas.com

Redaktur KOMPAS.2017.Anggaran Infrastruktur 2018 Naik Jadi Rp 410,4 Triliun, diakses pada 6 November 2018 pada https://kompas.com

Hariyanto.2018.Menteri Basuki: Pembangunan Infrastruktur PUPR Berorientasi Kebutuhan Masyarakat, diakses pada 6 November 2018 pada http://m.industry.co.id